Dari Ruang Kelas ke Pabrik: Sekolah hanya Melahirkan Pekerja, Bukan Pembelajar?

(Ditulis untuk memperingati Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional)

Ada pertanyaan yang jarang kita tanyakan keras-keras: untuk apa sebenarnya kita sekolah?

Kalau jawabannya adalah “biar dapat kerja” — maka sistem kita sudah berhasil. Namun, kalau jawabannya lebih dari itu, kita perlu bicara jujur.

Setiap tahun, Indonesia meluluskan jutaan siswa dari bangku sekolah dan perguruan tinggi. Setiap tahun pula, kita menyaksikan ironi yang sama: lulusan mengantre kerja. Sementara industri mengeluh kekurangan tenaga yang “siap pakai.” Dua pihak yang seharusnya nyambung, tapi entah kenapa terus saja sulit disatukan.

Sekolah sebagai pabrik pra-pekerja

Bayangkan sebuah pabrik. Ada input (siswa), ada proses (kurikulum), ada output (lulusan). Efisiensi diukur dari seberapa cepat output bisa diserap pasar kerja. Kalau tidak terserap, berarti ada yang salah dengan produknya — bukan dengan sistem produksinya.

Inilah cara kita selama ini melihat pendidikan.

SMK, misalnya, secara eksplisit dirancang untuk “mencetak tenaga kerja siap pakai.” Tapi kenyataannya? Data BPS 2025 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang tingkat pengangguran tertinggi di antara semua jenjang pendidikan — mencapai 8 persen. Angka itu membaik dari tahun sebelumnya, memang. Tapi tetap saja: sekolah yang paling “berorientasi kerja” justru menghasilkan paling banyak pengangguran.

Ini bukan sindiran untuk SMK. Ini pertanda bahwa ada yang salah dalam cara kita mendefinisikan tujuan pendidikan. Termasuk di SMA dan Madrasah Aliyah.

Di level perguruan tinggi, ceritanya tidak jauh berbeda. BPS mencatat ada sekitar 842 ribu sarjana yang menganggur pada 2024 — naik dua kali lipat dibanding satu dekade sebelumnya. Bukan karena malas. Bukan karena tidak mau kerja. Namun, karena apa yang mereka pelajari selama empat tahun sering tidak selaras dengan apa yang dunia butuhkan — atau lebih tepatnya, tidak cukup fleksibel untuk beradaptasi ketika kebutuhan itu berubah.

Sesuatu yang tidak diajarkan di kelas

Kurikulum kita bisa sangat padat. Anak-anak menghabiskan 6–8 jam di sekolah, mengerjakan PR sampai malam, lalu disiapkan untuk ujian. Namun, di antara semua itu, ada beberapa hal yang nyaris tidak pernah diajarkan secara serius: Cara berpikir kritis. Cara bertanya. Cara tidak setuju dengan sopan. Cara gagal dan bangkit. Cara belajar sesuatu yang belum ada di buku teks.

Siswa lebih banyak diajari: hafalkan, jawab, nilai bagus, naik kelas, lulus, cari kerja.

Dunia kerja — apalagi di era yang berubah secepat sekarang — tidak butuh orang yang bisa menghafalkan. Ia butuh orang yang bisa berpikir ketika situasinya baru. Orang yang bisa belajar sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang tidak panik ketika instruksinya tidak jelas.

Keterampilan-keterampilan itu tidak lahir dari sistem yang mengukur keberhasilan lewat angka di rapor.

Uang besar, hasil timpang

Kita sering bangga dengan angka 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan — salah satu mandat konstitusi yang cukup ambisius. Pada APBN 2025, angkanya mencapai Rp724 triliun. Angka yang terdengar besar sekali.

Tapi ada yang ganjil di balik angka itu.

Hanya sekitar Rp91,4 triliun yang mengalir ke 64 juta siswa dan mahasiswa di pendidikan umum. Sementara lebih dari Rp104 triliun dialokasikan untuk kurang dari 13.000 peserta pendidikan kedinasan. Ini bukan soal salah satu pihak yang jahat — tapi soal prioritas yang perlu dipertanyakan. Belum lagi ‘pengalihan’ sebagian dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di lapangan, hasilnya bisa kita rasakan sendiri. Skor PISA Indonesia di bidang matematika hanya 366, jauh di bawah rata-rata global 472. Literasi 359, sains 383. Di Papua, hanya 39 persen penduduk yang menyelesaikan sekolah menengah. Di Jakarta dan Yogyakarta, angkanya 87 persen. Bukan dua angka dari dua negara berbeda — tapi dua angka dari satu negara yang sama.

Pendidikan yang seharusnya jadi penyama kesempatan, justru terus mereproduksi ketimpangan yang sudah ada sejak sebelum anak-anak itu lahir.

Dari mana mobilitas sosial itu?

Kita sering mendengar narasi: “Rajin sekolah, hidupmu akan berubah.” Narasi itu tidak sepenuhnya berbohong— ada yang berhasil. Namun, semakin sulit untuk bilang bahwa sekolah adalah jalan utama mobilitas sosial di Indonesia.

Anak dari keluarga miskin di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) tidak hanya menghadapi kualitas sekolah yang lebih buruk. Mereka juga menanggung biaya kesempatan yang lebih besar — waktu sekolah adalah waktu yang tidak dipakai untuk membantu ekonomi keluarga. Ketika akhirnya lulus, mereka masuk ke pasar kerja yang sama dengan anak-anak dari Jakarta yang sudah punya jaringan, akses pelatihan tambahan, dan modal sosial yang tidak diajarkan di kelas mana pun.

Sistem yang adil bukan hanya soal membuka pintu. Namun, tentang apakah semua orang punya tenaga yang cukup untuk berjalan ke pintu itu.

Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Kritik tanpa tawaran solusi itu mudah. Jadi, mari kita jujur tentang apa yang bisa berubah — tidak harus sekaligus, tidak harus besar.

Di level kebijakan: Evaluasi ulang orientasi kurikulum. Bukan hanya “konten apa yang diajarkan” tapi “kemampuan apa yang dibangun.” Berpikir kritis, literasi data, dan kemampuan beradaptasi perlu masuk sebagai kompetensi inti — bukan sekadar frasa manis di dokumen dan di konten media sosial.

Di level sekolah: Guru butuh ruang untuk bereksperimen. Kurikulum Merdeka membuka celah untuk itu. Namun, celah itu tidak berguna jika guru kelelahan mengurus administrasi, atau dibayar seadanya karena status honorer.

Di level keluarga dan masyarakat: Berhenti mengukur keberhasilan anak hanya dari ijazah dan nama institusi. Tanya apa yang mereka bisa lakukan, bukan hanya apa yang mereka ketahui. Beri ruang untuk gagal dan belajar dari kegagalan itu.

Di level individu: Belajar tidak berhenti di kelas. Ini bukan klise motivasional — ini kebutuhan nyata. Dunia berubah terlalu cepat untuk mengandalkan satu fase belajar seumur hidup.

Penutup: Kita butuh lebih dari sekadar lulusan

Di Hari Buruh, kita bicara tentang hak pekerja. Di Hari Pendidikan Nasional, kita bicara tentang masa depan generasi. Dua hari itu terhubung oleh satu pertanyaan yang sama: apakah sistem yang ada ini melayani manusianya, atau hanya membutuhkan mereka?

Sekolah yang baik bukan yang paling banyak menghasilkan tenaga kerja. Namun, mereka yang paling banyak menghasilkan manusia yang tahu cara berpikir, tahu cara bertanya, dan tahu cara bertahan — bahkan ketika instruksinya tidak ada.

Kita tidak butuh lebih banyak lulusan. Kita butuh lebih banyak pembelajar.

Tulisan ini menggunakan data dari BPS 2025, Kompas, CNBC Indonesia, dan laporan anggaran APBN 2025.